Harta Bersama atau harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, baik atas nama suami, istri, atau bersama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan Muslim.
Dasar Gugatan
- Perceraian: Harta gono gini dibagi setelah perceraian.
- Pisah Harta: Gugatan dapat diajukan tanpa perceraian jika ada alasan tertentu, seperti hutang atau perselisihan dalam rumah tangga.
Prosedur Gugatan
- Pengajuan ke Pengadilan
- Pengadilan Negeri: Untuk pasangan non-Muslim.
- Pengadilan Agama: Untuk pasangan Muslim.
- Pembuatan Surat Gugatan
- Memuat identitas pihak yang bersengketa.
- Rincian harta yang dimohonkan untuk dibagi.
- Permintaan pembagian harta berdasarkan hukum yang berlaku.
- Melampirkan Dokumen Pendukung
- Buku nikah atau dokumen perkawinan lainnya.
- Bukti kepemilikan harta (sertifikat tanah, rekening bank, surat kendaraan, dll.).
- Bukti tambahan yang relevan dengan kasus.
- Proses Sidang
- Hakim memeriksa bukti dan mendengarkan kedua belah pihak.
- Jika tidak ada kesepakatan, hakim akan menentukan pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.
- Putusan Pengadilan
- Hakim memutuskan pembagian harta, biasanya dengan prinsip 50:50, kecuali ada bukti kontribusi yang berbeda.
Kesepakatan Damai
Jika kedua belah pihak sepakat, pembagian harta dapat diselesaikan melalui mediasi, tanpa perlu gugatan ke pengadilan.
Eksekusi Putusan
Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk memastikan putusan dijalankan.
Kesimpulan
Gugatan pembagian harta gono gini dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dan melampirkan bukti kepemilikan harta. Prosesnya dapat diselesaikan melalui persidangan atau mediasi, dengan tujuan mencapai pembagian yang adil dan sesuai dengan hukum.
| Layanan | Harga | Cicilan |
| Gugatan Pembagian Harta Gono-Gini (Harta Bersama) | Dimulai dari 30,000,000 | 5 |